Semua orang tahu dengan pameo :tentang Riau: di atas minyak di bawah minyak. Di atas pemukaan tanah sawit. Di bawah permukaan tanah kaya minyak dan gas (Migas). Sejak Riau bergabung dengan Indonesia, satu persoalan klasik—hingga kini—yang dialami Riau: Riau dizalimi pemerintah pusat. Pusat tak adil menggelontorkan dana untuk Riau, padahal Riau penyumbang terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Melihat situasi tak adil ini, para tokoh Riau melakukan perjuangan agar keadilan ditegakkan di Riau. Namun perjungan itu tak padu. Satu tujuan, tapi beda perahu. Inilah perjuangan itu: perjuangan mengangkat marwah Riau.      

KRR II

Kongres Rakyat Riau (KRR) II adalah sebuah keputusan yang fenomenal. Saat kongres berlangsung perang pemikiran terjadi. Ada tiga opsi yang ditawarkan kala itu:  Pertama, opsi federal atau membentuk negara federal seperti Amerika, diusung oleh Syarwan Hamid. Kedua, otonomi luas, diusung Tenas Effendi. Ketiga, Opsi Riau Merdeka, opsi ini diusung oleh Prof Tabrani Rab, Al-Azhar, dan elememen mahasiswa. Setelah dilakukan voting, akhirnya opsi nomor tigalah dipilih peserta kongres.”Bukan merdeka secara territorial, memisahkan diri dari NKRI tapi Riau diberi kebebasan penuh mengembangkan diri. Jadi, konsepnya di bawah merdeka, di atas otonomi khusus,” cerita Abbas Djamil. Namun, Jhoni Setiawan Mundung mengatakan, “Riau Merdeka berarti merdeka secara territorial, keluar dari wilayah NKRI.”

Namun kenyataannya, kata Mundung, pengurus yang duduk di Badan Pekerja bukanlah orang pro kemerdekaan. Dan Gubernur Riau saat itu tak mendukung hasil keputusan tersebut. “Padahal saat itu kita telah mendeklarasikan kemerdekaan. Saya sarankan jika perlu diadakan referendum,” ungkapnya.

Al Azhar, ketua Badan Pembentukan (BP), alasan Riau Merdeka. “Riau tidak pernah dianggap keberadaaannya oleh pemerintah pusat,”kata Al-Ahzhar. Contoh, kata dia, begitu banyak sejarah perjuangan rakyat Riau menepis penjajahan tapi tak ada gaungnya secara nasional. Salah satunya perjuangan Rusdiyah Club, kaum pemikir yang berdiri tahun 1892 di Pulau Penyengat Kepulaun Riau (Kepri). “Telah seratus tahun  berdiri perjuangannya. Tapi di Riau tetap kita kenang perjuangan itu. Orang lupa, Riau adalah darah kosmopolitan yang berada dekat dengan rute perdangan internasional yang terkenal sejak zaman dahulu, yakni Selat Malaka,”kata Al menjelaskan.  “Riau hanya ladang eksploitasi yang dipinggirkan.” 

Besarnya retribusi yang diberikan Riau, tidak dipedulikan pusat.  Makanya, Riau meminta demi kesejahteraan rakyat. “Saat ini ekonomi pusat dan daerah Riau ibarat jurang yang tajam. Sangat besar ketidakadilannya,” katanya.

Pasca Kongres Rakyat Riau II (KKR II), sudah dua presiden berganti. Masyarakat kemudian bertanya ada apa dengan permasalah itu. Mengapa pergolakan penuntutan Riau Merdeka hening setelah CPP Bloc dikelola Riau. “Ada sejumlah rekomendasi yang ingin kita coba wujudkan. Termasuk kewenangan yang lebih besar bagi Riau untuk mengelola negerinya. Kongres itu menghasilkan Badan Pekerja. Wan Ghalib terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja, tetapi beliau tidak bersedia hingga akhirnya diserahkan kepada saya,” terangnya. Ia menegaskan pekerjaan Badan Pekerja itu tidak bisa dilakukan sendirian atau beberapa orang. Nah, yang berubah pada waktu itu dari Wan Ghalib kepada saya. Sedangkan yang lain-lain itu masih tetap dipegang orang-orang yang sama, ini yang sebagian besar tidak bekerja. Termasuklah orang-orang yang sekarang mengajukan Otonomi Khusus.  “Orang-orang yang yang duduk di Badan Pekerja itu sendiri banyak yang kecut hatinya memikul beban Riau Merdeka. Karena mereka tidak aktif di Badan Pekerja sampai hari ini,” katanya.

Wan Ghalib, menanggapi dingin hal ini.”Sejak awal saya menolak merdeka, itu sudah jelas” ungkapnya. ”Sekarang yang terlihat kan jelas. Muaranya mengandalkan egonya masing-masing, itu kesimpulam saya” ungkap tokoh Riau ini.

Al-azhar berpendapat, Riau Merdeka lahir dari pikiran asasi bukan pada kepentingan praktis pragmatis. Orang-orang di Riau tidak takut menyebut dirinya merdeka, kecuali penikmat. Merdeka adalah bahasa hati nurani, sedangkan Otonomi Khusus adalah bahasa politis. Bagaimana tawaran mengenai referendum? “Silakan saja. Tak usah usulkan dimana-mana. Mau kongres lagi silakan saja.

“Orang Riau tak takut dengan kata merdeka. Dalam hal ini adalah orang-orang desa yang ditindas hak-haknya dan dizalaimi oleh para kolonialisme dalam wujud pemerintahan yang birokratis. Sedangkan orang desa takut, karena tak merasakan penderitaan seperti yang dirasakan orang desa sebab belum mendapatkan otonomi itu,” kata Presiden Riau Merdeka itu.

Masa otonomi daerah yang berkisar tujuh tahun pasca reformasi menurutnya belum memberikan hasil yang signifikan bagi orang-orang desa. “Ini hasil kualitatifnya,” tegasnya. “Kalau birokrasi kini ‘menzalimi’ rakyat, saat ini sama saja dianggap sebagai instrument penjajah. Begitupun partai-partai politik yang tak membawa aspirasi masyarakat atau hanya kepentingan golongan saja,” cetusnya. 

Fornas Otusus

Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus didek­larasikan 11 Januari 2007 di Gedung Purna MTQ. Mantan Mendagri, Syarwan Hamid didaulat menjadi sesepuh. Tokoh DPD RI Riau, Maimunah Umar juga menjadi deklarator.

Syarwan Hamid merasa prihatin melihat Riau, yang sumber daya alamnya diperlakukan “sapi perahan”. “Ketika kandungan alamnya masih melimpah, pemerintah pusat terus menguras dan hasilnya diangkut ke Jakarta, tanpa memikirkan pengembalian dana ke daerah asal berupa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia setempat. Namun jika potensi alamnya habis, daerah tadi ditinggalkan begitu saja,”kata Syarwan Hamid sehari sebelum deklarasi. 

Tuntutan utama mereka : mewu­judkan pembagian keuangan hasil minyak (60 persen untuk daerah, 40 persen untuk pusat). Selama ini Riau hanya mendapat 15 persen, sisanya sisanya disetor ke Jakarta.

Namun perjuangan ini dapat olokan besar saat  dilaksanakannya Kongres Pemuda Riau. Di Hotel Ibis awal tahun lalu. Di sela pembukaan kongres, panitia menyebarkan pamflet dan notes book bergambar Sutiyoso (mantan gubernur DKI yang mendeklarasikan sebagai calon Presiden tahun 2009 mendatang, red). Rencana kongres pun batal, pasalnya panitia di hujam protes terkait subtansi perjuangan. “Selama ini kita mendukung otsus. Tetapi hari ini kita di cederai dengan kepentingan politik pribadi elit pendukung otsus,”ungkap mahasiswa kala itu.

TIM DBH

Tim Teknis Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang diketuai, Sekretaris Daerah Propinsi (Sekdaprop)H Raja Mambang Mit beranggotakan Ir Herliyan Saleh MSc, asisten II, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Riau, M Yafis, Dr Rita Anugerah, MAFIS Dosen Unri, dan Ria Nellysari MBA. Dosen Unri. Tim bentukan pemerintah Riau ini berusaha DBH Riau meningkat.

Akhirnya, pemerintah pusat mengabulkan tuntutan mereka.  DBH Migas untuk Riau Naik menjadi 15,5 Persen. Sebelumnya, bagi hasil minyak antara pemerintah pusat dan daerah yaitu :85 persen untuk pusat, 15 persen untuk daerah. Dengan kebijakan baru tersebut, porsinya berubah menjadi 84,5 persen dibanding 15,5 persen. Sedangkan bagi hasil gas berubah dari semula 70:30 menjadi 69,5:30,5.

***

Tapi kenapa perjuangan menuntut DBH untuk Riau tidak satu perahu? Inilah yang menjadi paradoks antara tokoh masyarakat Riau. Abbas Djamil terang-terangan menolak Fornas Otsus bentukan Syarwan Hamid.  “Prinsipnya, saya tidak menentang adanya Otonomi Khusus, namun gerakan itu melanggar hasil KKR II,” tegasnya. Seharusnya, kata dia didiskusikan dahulu bersama-sama tentang opsi merdeka. “Kalau ingin diganti, rebukkan dahulu bersama-sama,” jelasnya, Untuk masalh ini, Abbas Jamil menekankan agar Otsus jangan dihubung-hubungkan dengan FKPMR. Meskipun Otsus didirikan oleh Maemanah Umar (wakil ketua FKPMR), dan Syarwan Hamid (penasihat FKPMR). “FKPMR tidak mengakui adanya Otsus karena dianggap di luar hasil keputusan kongres,”tegas Abbas Kamis (12/6), pukul 08.30 di ruang kerja (Sekre FKPMR).

laporan: hendra, dona, meli, prima