Sejak generasi Alfajri-Syahrul sampai ke generasi Hendra-Dimas, persoalan UP2B dan bus Unri tak kunjung tuntas. Apa kendalanya?

Pertengahan tahun 2006—saat sidang kongres mahasiswa XIII—Alfajri dan Syahrul Fadilah resmi ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri. Layaknya generasi terdahulu, mereka pun menjalankan program kerja yang telah disusun.

Kinerja rektor tak luput dari soroton. Mereka melihat rektorat tak transparan terhadap beberapa persoalan berkaitan dengan mahasiswa. Guna merespon hal tersebut, Fajri-Syahrul menggelar rapat dan diskusi dengan beberapa lembaga lain. Hasilnya, terciptalah sepuluh tuntutan mahasiswa (Stansa) berisi sepuluh permasalahan krusial di Unri yang harus dituntaskan. (lihat tabel Sepuluh Tuntutan Mahasiswa).

Merasa menemukan waktu yang pas, medio Desember 2006—saat berlangsung rapat senat Unri—Fajri-Syahrul melakukan aksi dan membaca rumusan Stansa yang telah dirumuskan. Tak perlu menunggu lama, Ashaluddin Jalil, Rektor Unri beserta dekan-dekan seluruh fakultas yang hadir langsung menandatangani Stansa.

***

Sejak Stansa lahir hingga kepemimpinan Alfajri-Syahrul Fadilah usai, belum tampak perkembangan nyata. Meski begitu, Syahrul mengaku sudah berusaha maksimal. “Yang pasti kami sudah mengawali sepuluh tuntutan itu dengan membicarakannya ke rektorat,” lanjut alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini.

Seperti soal transparansi dana pengembangan pendidikan (DPP) yang dibebankan kepada mahasiswa baru. Alfajri-Syahrul coba menemui Yohanas Oemar, Pembantu Rektor II kala itu, guna meminta kejelasan dana satu juta rupiah ini. “Tapi sulit sekali ketemunya,” aku Syahrul. Alasannya, Yohanas sibuk mengurus pemekaran Kabupaten Meranti.

Begitu pun persoalan bus Unri, UP2B (Unit Pelayanan dan Pengembangan Bahasa), dan evaluasi LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat). “Untuk bus, kita minta ada kontrak kerja antara Unri dengan pihak pengelola,” lapor Syahrul yang ditemui Selasa (5/5) lalu. Intinya, hingga era Alfajri berakhir, hanya keamanan kampus yang agak jelas perkembangannya. “Yang lain belum ketemu titik temunya,” ujar Syahrul.

***

Tanggal 27 Mei 2007—saat Kongres Mahasiswa XIV—Fajri Ariefyanto-Budiono disahkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Unri. Alhasil, mereka wajib menjalankan amanat kongres (hasil rekomendasi program kerja era Alfajri-Syahrul). Salah satunya menindak lanjuti persoalan Stansa.

Fajri-Budi coba menjalankannya. Seperti pada soal bus Unri. Mereka sudah mengajukan proposal lengkap ke rektor. Proposal itu berisi pembebanan dana pengelolaan bus kepada seluruh mahasiswa Unri. Sayang, rektorat tak sepakat. “Asas manfaatnya kurang, tak semua mahasiswa pakai bus,” alasan Rahmat, Pembantu Rektor III yang ditemui Rabu (29/4). Alhasil, persoalan bus belum tuntas hingga era Fajri-Budi usai.

Tak hanya itu, UP2B turut mereka follow up. Hasil pertemuan Menteri Hukum dan Advokasi BEM Unri, Fauzan Syafputra, Pembantu Rektor I, Aras Mulyadi, dan Kepala UP2B, Mashur, perihal UP2B, tercipta sebuah kesepakatan. “Membuat metode belajar lebih baik dan inovatif,” kata Budi. Di samping itu, Budi yang ditemui Selasa (5/5) lalu juga menyampaikan transparansi dana Rp 100 ribu yang dibebankan kepada mahasiswa. “Untuk melengkapi peralatan dan membayar gaji karyawan.”

Untuk transparansi DPP, saat Fajri-Budi menanyakan pada rektor, Ashaluddin menyatakan dana itu digunakan untuk menutupi utang listrik dan melengkapi sarana dan prasarana tiap fakultas. “Saat itu kita tak keberatan asal dananya dikembalikan pada mahasiswa,” kata Budi.

***

Ditemui Selasa (5/5) lalu, Dimas Pradhasumitra, Wakil Ketua BEM periode 2008-2009 mengaku beberapa poin dalam Stansa, seperti bus dan UP2B, masih jadi fokus utama. “Untuk bus kami mulai dari nol lagi,” aku Hendra Gunawan, Ketua BEM Unri saat ini. Menjelang akhir masa kepemimpinan, Hendra-Dimas baru mencoba mengoptimalkan dua bus Unri. “Sekarang sedang dalam tahap perbaikan bus,” aku Hendra. Selain itu, mereka juga berusaha menegaskan bus yang tak lagi beroperasi di Unri untuk mencopot label Unri.

Sejauh ini Hendra-Dimas masih mempertahankan lembaga UP2B, dengan syarat kualitas, staf pengajar, serta sarana dan prasarananya ditingkatkan. “Pembantu Rektor I, Aras Mulyadi, berjanji akan meningkatkan mutu UP2B,” lapor Dimas.

***

Sejak zaman Alfajri-Syahrul hingga Hendra-Dimas, tampaknya amanat utama tiap kongres mahasiswa selalu berkutat pada persoalan UP2B dan bus Unri. Hingga sekarang pun kedua persoalan itu belum juga tuntas. “Sebaiknya diselesaikan satu per satu,” saran Hamdani, mantan Ketua BEM Unri periode 2005-2006. Menurutnya, dalam hal ini, fungsi kontrol mahasiswa harus berjalan.

Mengapa belum tuntas juga? Fajri punya pendapat beda. “Lembaga berjalan sendiri-sendiri,” simpul alumni Fakultas Teknik ini. Menurutnya, karena tuntutan bersama, seharusnya diselesaikan semua lembaga. “Bagaimana pun BEM bukan pembuat kebijakan,” timpal Hendra. Bagi mahasiswa Fakultas Teknik ini, BEM hanya pemberi saran dan dorongan, keputusan tetap berada di tangan rektorat. lovina